Ratna Juwita Yakin Proyek GRR Tuban Tetap Berlanjut Meski Dihantam Geopolitik

12-07-2025 /
Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, saat pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (11/7/2025). Foto: Ridwan/vel

PARLEMENTARIA, Surabaya – Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, menyatakan keyakinannya bahwa proyek pembangunan Grass Root Refinery and Petrochemical (GRR&P) Tuban, Jawa Timur, akan tetap berjalan sesuai jadwal dan ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2031. Keyakinan ini ia sampaikan meskipun proyek tersebut melibatkan perusahaan minyak asal Rusia, Rosneft, di tengah situasi geopolitik global yang belum stabil akibat perang Rusia-Ukraina.

 

“Proyek GRR Tuban ini sudah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional sejak 2016 dan diperkuat dalam RPJMN 2024–2029. Kilang ini diharapkan menjadi tulang punggung swasembada energi nasional dengan kapasitas produksi 300 ribu barel per hari,” jelas Ratna dalam pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (11/7/2025).

 

Pertemuan ini juga dihadiri oleh jajaran Direksi PT Pertamina (Persero), PT Kilang Pertamina Internasional, serta PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia Jawa Timur.

 

Ratna mengakui bahwa ketegangan global berdampak pada dinamika kerja sama antara Pertamina dan Rosneft. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pihak Rosneft tetap konsisten terhadap komitmen awal mereka. Justru, menurutnya, pihak Indonesia yang tengah berhitung secara strategis dalam menyikapi konstelasi internasional.

 

“Sebagai negara anggota tetap BRICS, menurut saya kita harus mulai berpikir sebagai bangsa yang merdeka dan mandiri. Kepentingan nasional harus jadi prioritas utama,” tegas legislator dapil Jawa Timur IX itu.

 

Lebih lanjut, Ratna menuturkan bahwa pihaknya optimis terhadap keberlanjutan proyek kilang tersebut, terlebih setelah menerima pemaparan dari PT Kilang Pertamina Internasional dan PT Pertamina Rosneft yang menyatakan bahwa proyek masih berjalan dan ditargetkan beroperasi pada tahun 2031.

 

“Tentu kami di Komisi XII akan terus meminta perhatian serius dari mitra kerja kami, khususnya Kementerian ESDM, untuk menjaga sinergi dan mempercepat realisasi proyek ini sesuai kebutuhan nasional,” pungkas Politisi Fraksi PKB ini. (rdn)

BERITA TERKAIT
Perlu Evaluasi Tata Kelola Tambang Timah untuk Minimalkan Illegal Mining
15-08-2025 /
PARLEMENTARIA, Pangkal Pinang - Anggota Komisi XII DPR RI, Irsan Sosiawan, menegaskan pentingnya evaluasi tata kelola pertambangan timah untuk meminimalkan...
Tata Kelola Pertimahan Harus Lebih Melibatkan Masyarakat
13-08-2025 /
PARLEMENTARIA, Pangkal Pinang - Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menegaskan komitmennya untuk mendorong tata kelola industri pertimahan yang...
Komisi XII Tegaskan Keadilan Sosial dalam Penyediaan BBM dan Listrik di NTT
13-08-2025 /
PARLEMENTARIA, Kupang — Komisi XII DPR RI menegaskan pentingnya menjaga keterjangkauan (affordability) bahan bakar minyak (BBM) dan listrik bagi masyarakat,...
Dipo Nusantara Soroti Kelangkaan dan Antrean Panjang BBM di NTT
13-08-2025 /
PARLEMENTARIA, Kupang — Komisi XII DPR RI menyoroti persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang kerap menimbulkan antrean panjang di...